Kemensos Ungkap 54 Juta Warga Rentan Belum Terlindungi PBI JKN

...Temuan tersebut diperoleh setelah pemutakhiran data menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

Jakarta (KABARIN) - Kementerian Sosial mengungkap fakta kalau masih ada puluhan juta warga miskin dan rentan yang belum masuk dalam Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI JKN. Jumlahnya bahkan tembus lebih dari 54 juta orang.

Data itu muncul setelah pembaruan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Berdasarkan DTSEN tahun 2025, kelompok masyarakat di desil 1 sampai desil 5 yang belum mendapatkan PBI JKN tercatat sangat besar.

"Temuan tersebut diperoleh setelah pemutakhiran data menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan berdasarkan DTSEN tahun 2025, tercatat penduduk pada kelompok desil 1 hingga desil 5 yang belum menerima PBI JKN mencapai lebih dari 54 juta jiwa," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam rapat konsultasi bersama pimpinan DPR RI dan pemerintah di Jakarta, Senin.

Di sisi lain, justru ada lebih dari 15 juta orang dari kelompok desil 6 sampai desil 10, termasuk kelompok non-desil, yang masih tercatat sebagai penerima PBI JKN. Kondisi ini menunjukkan masih adanya masalah besar dalam penyaluran bantuan.

Menurut Kemensos, situasi ini menggambarkan adanya salah sasaran. Kelompok yang lebih mampu justru terlindungi, sementara masyarakat yang benar-benar rentan malah belum terjangkau perlindungan jaminan kesehatan.

Saifullah menjelaskan, persoalan ini juga dipicu keterbatasan proses verifikasi data di lapangan. Tim gabungan dari BPS, Kemensos, dan Dinas Sosial sepanjang 2025 baru bisa menjangkau sekitar 12 juta kepala keluarga, padahal kebutuhan verifikasi mencapai lebih dari 35 juta kepala keluarga.

"Kemenkes mendaftarkan perubahan PBI Jaminan Kesehatan sebagai peserta program jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Sementara BPJS Kesehatan melaksanakan program jaminan kesehatan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4/2025, ya ini baru lahir di bulan Februari tepatnya tahun 2025, dimana DTSEN baru lahir dan belum sempurna. Namun jika tidak diperbaiki, keadilan justru akan terus terjadi. Karena selama ini ditengarai bansos maupun subsidi sosial itu tidak tepat sasaran," cetusnya.

Dalam forum tersebut, Saifullah juga menegaskan bahwa Kemensos siap memperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Tujuannya agar proses verifikasi dan validasi data bisa dipercepat, sehingga program jaminan kesehatan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.